Bengkulu
Tiga Proyek Jalan Rp 59 Miliar di Bengkulu Mangkrak!
Hery Supandi - detikSumut
#pragma123 #pragma123slotkotabengkulu #pragma123slotbengkulu #AlternativeLink
Kepahiang - DPRD Kabupaten Kepahiang, Bengkulu mendapat laporan bahwa tiga proyek pembangunan jalan di daerah itu mangkrak. Seharusnya, tiga proyek dengan total nilai Rp 59 miliar itu diselesaikan pada 2020 lalu.
Mendapati laporan itu, para anggota dewan melakukan peninjuaan di lokasi. Memang, proyek jalan itu tak dibangun sebagaimana mestinya.
"Kami melakukan sidak ini dalam rangka memastikan tiga titik jalan yang dibutuhkan para petani dalam mengangkut hasil pertanian mereka ternyata mangkrak dari pengerjaan," kata Wakil Ketua DPRD Kepahiang Andrian Defandra, Rabu (22/6/2022).
Mendapati laporan itu, para anggota dewan melakukan peninjuaan di lokasi. Memang, proyek jalan itu tak dibangun sebagaimana mestinya.
"Kami melakukan sidak ini dalam rangka memastikan tiga titik jalan yang dibutuhkan para petani dalam mengangkut hasil pertanian mereka ternyata mangkrak dari pengerjaan," kata Wakil Ketua DPRD Kepahiang Andrian Defandra, Rabu (22/6/2022).
Menurut dia, pengerjaan proyek itu seharusnya sudah rampung sejak 2020 lalu. Namun kini malah mangkrak.
Andrian menjelaskan, sesuai dengan keinginan pemerintah daerah pada pemerintahan tahun 2018 lalu, mengajukan persetujuan pinjaman ke PT SMI dengan dasar untuk mempercepat pembangunan karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi.
"Pembangunan proyek jalan ini karena masih ada beberapa daerah terisolir seperti Langgar Jaya, Batu Bandung dan beberapa daerah yang lain masih terisolir maka atas dasar itu pada waktu itu Bupati mengajukan persetujuan pinjaman kepada kami pada Oktober 2018 sudah kita setujui dan juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,'' jelas Andrian.
"Pada pelaksanaan 2020, saya lupa perusahaan apa saja yang dapat pekerjaan ini dan ternyata proyek pengerjaannya boleh dikatakan memang benar-benar tidak selesai," tambahnya.
Pihak kontraktor yang mengerjakan telah diberikan addendum perpanjangan waktu dengan konsekuensi penalti 10 mil per hari ataupun 5 persen paling banyak. Namun pihak ketiga tetap tidak bisa melaksanakan dan akhirnya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dengan memutuskan kontrak.
Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan mengatakan, kondisi mangkraknya tiga proyek jalan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan tim teknik Pemkab Kepahiang.
"Ini karena lemahnya pengawasan terhadap kontraktor yang mengerjakan, ini saja sudah tahun 2022 berarti sudah hampir dua tahun jalan tersebut terbengkalai pengerjaannya, kami sangat menyayangkan kinerja bupati dalam hal ini," tegas Windra.
Windra menyebutkan, warga sudah sejak lama mengharapkan adanya jalan tersebut agar bisa menjadi jalur lalulintas mereka menjual hasil pertanian, agar mereka tidak terlalu lama terisolir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Silaloho mengatakan, tiga paket proyek yang dikerjakan kontraktor tersebut sudah kita putus kontraknya.
"Untuk kelanjutan pengerjaan jalan kita lagi mengajukan pinjaman ke Bank Bengkulu dan untuk pelaksanaannya akan kita lakukan tender ulang," kata Rudi.
Adapun tiga proyek jalan yang mangkrak itu yakni pembangunan jalan Batu Bandung - Renah Kurun, ruas jalan Cinto Mandi - Langgar Jaya dan jalur PEDA KTNA - Bandung Jaya .
Andrian menjelaskan, sesuai dengan keinginan pemerintah daerah pada pemerintahan tahun 2018 lalu, mengajukan persetujuan pinjaman ke PT SMI dengan dasar untuk mempercepat pembangunan karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi.
"Pembangunan proyek jalan ini karena masih ada beberapa daerah terisolir seperti Langgar Jaya, Batu Bandung dan beberapa daerah yang lain masih terisolir maka atas dasar itu pada waktu itu Bupati mengajukan persetujuan pinjaman kepada kami pada Oktober 2018 sudah kita setujui dan juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,'' jelas Andrian.
"Pada pelaksanaan 2020, saya lupa perusahaan apa saja yang dapat pekerjaan ini dan ternyata proyek pengerjaannya boleh dikatakan memang benar-benar tidak selesai," tambahnya.
Pihak kontraktor yang mengerjakan telah diberikan addendum perpanjangan waktu dengan konsekuensi penalti 10 mil per hari ataupun 5 persen paling banyak. Namun pihak ketiga tetap tidak bisa melaksanakan dan akhirnya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dengan memutuskan kontrak.
Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan mengatakan, kondisi mangkraknya tiga proyek jalan tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan tim teknik Pemkab Kepahiang.
"Ini karena lemahnya pengawasan terhadap kontraktor yang mengerjakan, ini saja sudah tahun 2022 berarti sudah hampir dua tahun jalan tersebut terbengkalai pengerjaannya, kami sangat menyayangkan kinerja bupati dalam hal ini," tegas Windra.
Windra menyebutkan, warga sudah sejak lama mengharapkan adanya jalan tersebut agar bisa menjadi jalur lalulintas mereka menjual hasil pertanian, agar mereka tidak terlalu lama terisolir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Silaloho mengatakan, tiga paket proyek yang dikerjakan kontraktor tersebut sudah kita putus kontraknya.
"Untuk kelanjutan pengerjaan jalan kita lagi mengajukan pinjaman ke Bank Bengkulu dan untuk pelaksanaannya akan kita lakukan tender ulang," kata Rudi.
Adapun tiga proyek jalan yang mangkrak itu yakni pembangunan jalan Batu Bandung - Renah Kurun, ruas jalan Cinto Mandi - Langgar Jaya dan jalur PEDA KTNA - Bandung Jaya .
.jpeg)
