DPRD Sebut Bandar Udara Nabire Terancam Mangkrak Gegara Anggaran Belum Jelas
Wilpret Siagian - detikSulsel
#pragma123 #pragma123slotpaniai #Alternative Link
Nabire - DPRD Kabupaten Nabire menyoroti pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Proyek strategis nasional ini terancam mangkrak gegara anggaran kelanjutannya dari pusat untuk tahun ini belum jelas.
"Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung," ucap Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nabire Salmon Pigai dalam kunjungan kerjanya di Nabire, Rabu (20/4/2022).
Dia menuturkan, pembangunan bandara terbengkalai karena dana lanjutan dari APBN belum terbatas. Sementara kemampuan APBD untuk mengakomodir kelanjutannya sangat terbatas.
"Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire," lanjut dia.
Dia menjelaskan, pembangunan Bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat. Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.
"Dari pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan," urai Pigai.
Sementara pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, dan gudang kargo. Selain itu bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.
"Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur Pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya, maka proyek ini berpotensi gagal," ungkapnya.
Salmon berharap, Presiden Jokowi memberi atensi terhadap kelanjutan bandara di Distrik Wanggara, Kabupaten Nabire itu. Apalagi kehadiran bandara baru ini demi meningkatkan konektivitas dan membantu aksesibilitas transportasi di Papua.
"Kami minta pembangunan bandara ini harus tuntas di masa pemerintah bapak Presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal," tegas Salmon.
Bandara baru Nabire dengan panjang runway 1.600 meter bisa di darati pesawat jenis ATR. Dengan melayani penerbangan di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua. Di antaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, hingga Kabupaten Waropen.
"Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan kedepan ditambah lagi panjang runway sehingga pesawat berbadan lebar seperti Boeing bisa juga masuk ke Nabire,"tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut.
"Kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,"ungkap Muhamad.
"Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung," ucap Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nabire Salmon Pigai dalam kunjungan kerjanya di Nabire, Rabu (20/4/2022).
Dia menuturkan, pembangunan bandara terbengkalai karena dana lanjutan dari APBN belum terbatas. Sementara kemampuan APBD untuk mengakomodir kelanjutannya sangat terbatas.
"Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire," lanjut dia.
Dia menjelaskan, pembangunan Bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat. Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.
"Dari pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan," urai Pigai.
Sementara pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, dan gudang kargo. Selain itu bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.
"Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur Pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya, maka proyek ini berpotensi gagal," ungkapnya.
Salmon berharap, Presiden Jokowi memberi atensi terhadap kelanjutan bandara di Distrik Wanggara, Kabupaten Nabire itu. Apalagi kehadiran bandara baru ini demi meningkatkan konektivitas dan membantu aksesibilitas transportasi di Papua.
"Kami minta pembangunan bandara ini harus tuntas di masa pemerintah bapak Presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal," tegas Salmon.
Bandara baru Nabire dengan panjang runway 1.600 meter bisa di darati pesawat jenis ATR. Dengan melayani penerbangan di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua. Di antaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, hingga Kabupaten Waropen.
"Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan kedepan ditambah lagi panjang runway sehingga pesawat berbadan lebar seperti Boeing bisa juga masuk ke Nabire,"tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut.
"Kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,"ungkap Muhamad.
Muhamad menjelaskan, pembangun Bandara Nabire dicanangkan saat kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo pada 2017, lalu pada 2018-2019 penyusunan perencanaan. Sistem pembangunan bandara ini multiyears selama tiga tahun dari 2019 hingga 2021.
"Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,"urai Muhamad.
Progres pembangunan Bandara Nabire baru sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100%, sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup. Sisi udara dananya kurang lebih Rp 442 miliar dan dan sisi darat Rp 189 miliar.
"Dana yang tersedia 74,52%. Untuk pengoperasian bandara tentunya harus 100% pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini," jelas Muhamad.
"Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,"urai Muhamad.
Progres pembangunan Bandara Nabire baru sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100%, sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup. Sisi udara dananya kurang lebih Rp 442 miliar dan dan sisi darat Rp 189 miliar.
"Dana yang tersedia 74,52%. Untuk pengoperasian bandara tentunya harus 100% pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini," jelas Muhamad.
