Massa Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Pati Demo Tuntut Tunjangan Naik
Dian Utoro Aji - detikJateng
#pragma123 #pragma123slotkabupatenpati #pragma123jawatengah #Alternative Link
Pati - Massa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar aksi demo. Mereka menuntut kenaikan tunjangan.Pantauan di lokasi, massa anggota BPD menggelar aksi di depan kantor Bupati Pati. Mereka membawa tulisan poster terkait tuntutan kenaikan tunjangan. Tulisan itu di antaranya, "BPD adalah totokan masyarakat tulung dihargai ye", "Katanya BPD partner desa tapi kenyataannya tidak dianggap", hingga "Pak Bupati, BPD ne yo dipikirno no, kok geting aku".
Massa menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati. Setelah itu massa merangsek menuju gedung DPRD Pati yang lokasinya bersebelahan. Mereka kembali menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.
Anggota BPD Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, Priyo Witanto (60) mengatakan ratusan anggota BPD se-Pati meminta agar pemerintah daerah menaikkan kesejahteraan mereka. Sebab, kata dia, tunjangan yang diberikan tidak layak selama ini.
"Karena kita selaku BPD kita tercipta dari pemilihan rakyat dan hasil dari perundang-undangan sehingga tuntutan kita saat ini hanya kenaikan gaji atau kenaikan honor," kata Priyo kepada wartawan ditemui di lokasi, Kamis (16/6/2022).
"Karena honor yang ada di Pati lebih rendah daripada kabupaten-kabupaten lain," sambung dia.
"Karena kita selaku BPD kita tercipta dari pemilihan rakyat dan hasil dari perundang-undangan sehingga tuntutan kita saat ini hanya kenaikan gaji atau kenaikan honor," kata Priyo kepada wartawan ditemui di lokasi, Kamis (16/6/2022).
"Karena honor yang ada di Pati lebih rendah daripada kabupaten-kabupaten lain," sambung dia.
Menurutnya, tunjangan BPD di Pati lebih rendah dibandingkan daerah lain. Priyo menyebutkan perwakilan BPD juga telah menemui DPRD Pati, namun hingga kini belum ada realisasi.
"Kabupaten tetangga sehingga dari BPD se-Kabupaten Pati ini bergerak sepekan yang lalu sudah melakukan orientasi kepada wakil-wakil kita karena tidak ada penjelasan yang jelas, sehingga berani mengadakan demo damai atau unjuk rasa," ungkap dia.
Priyo mengatakan tunjangan BPD Rp 1,7 juta dalam setahun per orang. Dia pun menuntut agar tunjangan dinaikkan menjadi Rp 1 juta per bulan untuk ketua BPD, Rp 900 ribu per bulan untuk wakil BPD, dan Rp 800 ribu per bulan untuk anggota BPD.
"Karena supaya BPD setahun Rp 1,7 juta dipotong pajak bisa mengangkat kesejahteraannya sehingga tuntutan kita ketua Rp 1 juta per bulan, wakil ketua Rp 900 ribu per bulan, dan untuk anggota Rp 800 ribu per bulan, apabila disetujui dan itu apabila disetujui mintanya Rp 1 juta, kita bisa sepadan dengan kabupaten lain," tuntut dia.
Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan pimpinan DPRD berjanji akan mendukung dan memperjuangkan aspirasi para BPD di Pati. Pimpinan DPRD pun akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Pati.
"Kita sepakat akan mendukung dan memperjuangkan apa yang panjenengan perjuangan itu, dan waktu dekat kami akan memanggil TAPD berkoordinasi terkait dengan tunjangan BPD," kata Ali di hadapan massa di depan DPRD Pati.
"Tapi ini persoalan anggaran yang mana tidak bisa menjadi hak mutlak dari DPRD, ini menjadi hak DPRD juga eksekutif tentunya dalam penganggaran ini nanti kita akan berhitung kemudian kita akan perjuangkan," lanjutnya.
"Kabupaten tetangga sehingga dari BPD se-Kabupaten Pati ini bergerak sepekan yang lalu sudah melakukan orientasi kepada wakil-wakil kita karena tidak ada penjelasan yang jelas, sehingga berani mengadakan demo damai atau unjuk rasa," ungkap dia.
Priyo mengatakan tunjangan BPD Rp 1,7 juta dalam setahun per orang. Dia pun menuntut agar tunjangan dinaikkan menjadi Rp 1 juta per bulan untuk ketua BPD, Rp 900 ribu per bulan untuk wakil BPD, dan Rp 800 ribu per bulan untuk anggota BPD.
"Karena supaya BPD setahun Rp 1,7 juta dipotong pajak bisa mengangkat kesejahteraannya sehingga tuntutan kita ketua Rp 1 juta per bulan, wakil ketua Rp 900 ribu per bulan, dan untuk anggota Rp 800 ribu per bulan, apabila disetujui dan itu apabila disetujui mintanya Rp 1 juta, kita bisa sepadan dengan kabupaten lain," tuntut dia.
Kesempatan yang sama, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan pimpinan DPRD berjanji akan mendukung dan memperjuangkan aspirasi para BPD di Pati. Pimpinan DPRD pun akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Pati.
"Kita sepakat akan mendukung dan memperjuangkan apa yang panjenengan perjuangan itu, dan waktu dekat kami akan memanggil TAPD berkoordinasi terkait dengan tunjangan BPD," kata Ali di hadapan massa di depan DPRD Pati.
"Tapi ini persoalan anggaran yang mana tidak bisa menjadi hak mutlak dari DPRD, ini menjadi hak DPRD juga eksekutif tentunya dalam penganggaran ini nanti kita akan berhitung kemudian kita akan perjuangkan," lanjutnya.
