Sumatera Selatan
Bupati Musi Banyuasin Nonaktif Dituntut 10 Tahun Penjara
Prima Syahbana - detikSumut
#pragma123 #pragma123slotkabupatenbanyuasin #pragma123slotsumateraselatan #Alternative Link
Palembang - Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan nonaktif, Dodi Reza Alex Noerdin dituntut 10 tahun tujuh bulan penjara. Tuntutan tersebut disampaikan JPU KPK di persidangan kasus dugaan suap di dinas PUPR Muba.
Sidang agenda tuntutan itu digelar secara virtual di PN Tipikor Palembang, Kamis (16/6/2022). Menurut JPU, Dodi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin berupa pidana penjara selama 10 tahun dan tujuh bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar JPU membacakan tuntutan.
Terdakwa, kata JPU, juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,9 miliar, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan terdakwa.
"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang, untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka di pidana penjara selama dua tahun," ujarnya.
JPU juga mengenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. "Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," katanya.
Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa menurut JPU, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit saat memberikan keterangan, selaku bupati atau kepala daerah terdakwa telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Muba serta tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan," sambung JPU.
Sidang agenda tuntutan itu digelar secara virtual di PN Tipikor Palembang, Kamis (16/6/2022). Menurut JPU, Dodi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin berupa pidana penjara selama 10 tahun dan tujuh bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar JPU membacakan tuntutan.
Terdakwa, kata JPU, juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,9 miliar, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan terdakwa.
"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang, untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka di pidana penjara selama dua tahun," ujarnya.
JPU juga mengenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. "Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," katanya.
Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa menurut JPU, terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit saat memberikan keterangan, selaku bupati atau kepala daerah terdakwa telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Muba serta tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan," sambung JPU.
Sebelumnya, Dodi dkk didakwa dengan pasal berlapis yakni melanggar Pasal 12 Huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau Subsider Pasal 11 UU Tindak Pidana Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
"Ketiga terdakwa diduga telah menerima sejumlah uang fee proyek dari pihak kontraktor Suhandy yang kini telah menjadi terdakwa dalam kasus yang sama," ujar Tim JPU KPK, Taufiq Ibnugroho, membacakan dakwaan, Rabu (16/3/2022) lalu.
Adapun identitas dua terdakwa lainnya yang disebut menerima suap, Herman Mayori (HM) Kepala Dinas PUPR Muba dan Eddi Umari (EU) Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR Muba.
KPK awalnya menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi tersangka suap berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi langsung ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.
"Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10).
Pemberi suap, Suhandy (SUH) selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, sudah lebih dulu divonis 2 tahun 4 bulan penjara dam denda Rp 150 juta. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut 3 tahun dalam terkait kasus siap di dinas PUPR Muba tahun 2021.
"Menyatakan terdakwa Suhandy terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana 2,4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, apabila tidak bayar diganti dengan kurungan 2 bulan," kata majelis hakim yang diketuai Hakim Yose Rizal, dalam sidang putusan, Selasa (15/3/2021).
"Ketiga terdakwa diduga telah menerima sejumlah uang fee proyek dari pihak kontraktor Suhandy yang kini telah menjadi terdakwa dalam kasus yang sama," ujar Tim JPU KPK, Taufiq Ibnugroho, membacakan dakwaan, Rabu (16/3/2022) lalu.
Adapun identitas dua terdakwa lainnya yang disebut menerima suap, Herman Mayori (HM) Kepala Dinas PUPR Muba dan Eddi Umari (EU) Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR Muba.
KPK awalnya menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi tersangka suap berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi langsung ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.
"Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10).
Pemberi suap, Suhandy (SUH) selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, sudah lebih dulu divonis 2 tahun 4 bulan penjara dam denda Rp 150 juta. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut 3 tahun dalam terkait kasus siap di dinas PUPR Muba tahun 2021.
"Menyatakan terdakwa Suhandy terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana 2,4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, apabila tidak bayar diganti dengan kurungan 2 bulan," kata majelis hakim yang diketuai Hakim Yose Rizal, dalam sidang putusan, Selasa (15/3/2021).
