Sistem Asrama SMA Bali Mandara Dihapus, Demokrat Minta Kaji Ulang
Triwidiyanti - detikBali#pragma123 #pragma123slotkabupatenklungkung #pragma123slotbali #pragma123bali #Alternative Link
Denpasar - Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta, mendesak Gubernur Bali I Wayan Koster untuk mengkaji ulang keputusan perubahan pola layanan pendidikan SMA Bali Mandara menjadi sekolah reguler. Salah satu yang menjadi sorotan terkait dihapusnya pendidikan berasrama di SMA Bali Mandara.
"Kita minta dikaji ulang tentu beliau (I Wayan Koster) sangat wise (bijak), karena ketika isu ini digulirkan tentu ada pro kontra tentu ada jalan tengah yaitu dikaji ulang sehingga aspirasi masyarakat bisa tertangani apalagi pak Koster dari Buleleng, dan katanya mau running (maju) lagi, suara terbesar kan di Buleleng," ungkapnya saat dihubungi detikBali, Senin (13/6/2022).
Menurutnya, program SMA Bali Mandara memang diinisiasi oleh Gubernur saat itu, Made Mangku Pastika yang notabene berasal dari Buleleng, di mana lokasi sekolah itu berada. Mudarta pun berharap adanya system pendidikan berasrama SMA Bali Mandara yang sudah terkenal, bahkan ke dunia tidak dihapus begitu saja menjadi reguler, kalau bisa dilanjutkan.
"Karena kalau tidak dilanjutkan tentu ada kerugian negara ya," ujar politisi asal Jembrana ini.
Bahkan berdirinya sekolah SMA Bali Mandara, membuat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terinspirasi hingga membuat sekolah yang sama seperti SMA Bali Mandara. Bahkan pihaknya berharap sekolah seperti Bali Mandara dapat didirikan di seluruh kabupaten se-Bali.
Namun mengingat bentuknya sudah keputusan Gubernur, maka solusinya katanya hal ini dapat dikaji kembali agar aspirasi masyarakat khususnya mayoritas dapat diserap. "Keputusan kan dibuat oleh pemimpin Gubernur ya manakala pak Koster tentu sangat merakyat suara rakyat kan suara Tuhan, sekarang kan beliau punya tim tentu ada masukan dari masyarakat kita berharap dikaji ulang," tegasnya.
Pun soal adanya unsur politis menurut Mudarta, dirinya tidak melihat itu. Hanya saja, katanya, mungkin Gubernur Koster punya pertimbangan tersendiri.
"Kalau orang kaya kan tidak perlu diurus negara, tetapi kan orang pintar nggak punya duit kan terbengkalai di desa nah ini yang dijemput pak Gubernur Mangku Pastika kala itu," ungkapnya.
"Intinya, Demokrat mendesak agar keputusan ini dikaji ulang apalagi ini untuk kepentingan masyarakat terlebih SMA Bali Mandara sudah menjadi kebanggaan masyarakat Bali," pungkas dia.
Fraksi Demokrat DPRD Bali Sayangkan Penghapusan Sistem Asrama SMA Bali Mandara
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra menyayangkan dihapusnya sistem asrama SMA Bali Mandara. Menurutnya, program ini sangat bagus karena sudah berhasil mencetak siswa berprestasi dan unggul.
"Kalau secara pandangan fraksi saya tidak berani mewakili tapi secara pribadi saya menyayangkan saja kalau itu distop," ungkapnya kepada detikBali Senin (13/6/2022).
Pihaknya mengaku, akan membangun komunikasi lebih detail dengan rekannya di fraksi Demokrat. Meski demikian, imbuhnya, karena Ketua Demokrat Bali Made Mudarta sudah menyebut bahwa penghapusan SMA Bali Mandara harus dikaji ulang, maka pihaknya juga akan melakukan hal yang sama.
"Kalau kita berbicara menyayangkan apalagi pak Ketua sudah bicara otomatis di fraksi kita juga akan mendesak untuk mengkaji ulang," tegas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali ini.
Dan jika berbicara secara fraksi, lanjutnya maka pihaknya akan merapatkan dengan rekan-rekan Demokrat di DPRD Bali lainnya. "Bisa saja kita sampaikan di sidang paripurna kalau dirasakan penting kita bisa menanyakan kepada gubernur apalagi menyangkut sekolah Bali Mandara," tandasnya.
Pihaknya mengakui, bahwa program besutan Gubernur Made Mangku Pastika ini sudah dijalankan dengan baik. Terlebih dirinya saat ini sudah masuk di jajaran Banggar maka peluang untuk menanyakan alasan penghapusan SMA Bali Mandara semakin terbuka.
"Kita minta dikaji ulang tentu beliau (I Wayan Koster) sangat wise (bijak), karena ketika isu ini digulirkan tentu ada pro kontra tentu ada jalan tengah yaitu dikaji ulang sehingga aspirasi masyarakat bisa tertangani apalagi pak Koster dari Buleleng, dan katanya mau running (maju) lagi, suara terbesar kan di Buleleng," ungkapnya saat dihubungi detikBali, Senin (13/6/2022).
Menurutnya, program SMA Bali Mandara memang diinisiasi oleh Gubernur saat itu, Made Mangku Pastika yang notabene berasal dari Buleleng, di mana lokasi sekolah itu berada. Mudarta pun berharap adanya system pendidikan berasrama SMA Bali Mandara yang sudah terkenal, bahkan ke dunia tidak dihapus begitu saja menjadi reguler, kalau bisa dilanjutkan.
"Karena kalau tidak dilanjutkan tentu ada kerugian negara ya," ujar politisi asal Jembrana ini.
Bahkan berdirinya sekolah SMA Bali Mandara, membuat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terinspirasi hingga membuat sekolah yang sama seperti SMA Bali Mandara. Bahkan pihaknya berharap sekolah seperti Bali Mandara dapat didirikan di seluruh kabupaten se-Bali.
Namun mengingat bentuknya sudah keputusan Gubernur, maka solusinya katanya hal ini dapat dikaji kembali agar aspirasi masyarakat khususnya mayoritas dapat diserap. "Keputusan kan dibuat oleh pemimpin Gubernur ya manakala pak Koster tentu sangat merakyat suara rakyat kan suara Tuhan, sekarang kan beliau punya tim tentu ada masukan dari masyarakat kita berharap dikaji ulang," tegasnya.
Pun soal adanya unsur politis menurut Mudarta, dirinya tidak melihat itu. Hanya saja, katanya, mungkin Gubernur Koster punya pertimbangan tersendiri.
"Kalau orang kaya kan tidak perlu diurus negara, tetapi kan orang pintar nggak punya duit kan terbengkalai di desa nah ini yang dijemput pak Gubernur Mangku Pastika kala itu," ungkapnya.
"Intinya, Demokrat mendesak agar keputusan ini dikaji ulang apalagi ini untuk kepentingan masyarakat terlebih SMA Bali Mandara sudah menjadi kebanggaan masyarakat Bali," pungkas dia.
Fraksi Demokrat DPRD Bali Sayangkan Penghapusan Sistem Asrama SMA Bali Mandara
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Komang Nova Sewi Putra menyayangkan dihapusnya sistem asrama SMA Bali Mandara. Menurutnya, program ini sangat bagus karena sudah berhasil mencetak siswa berprestasi dan unggul.
"Kalau secara pandangan fraksi saya tidak berani mewakili tapi secara pribadi saya menyayangkan saja kalau itu distop," ungkapnya kepada detikBali Senin (13/6/2022).
Pihaknya mengaku, akan membangun komunikasi lebih detail dengan rekannya di fraksi Demokrat. Meski demikian, imbuhnya, karena Ketua Demokrat Bali Made Mudarta sudah menyebut bahwa penghapusan SMA Bali Mandara harus dikaji ulang, maka pihaknya juga akan melakukan hal yang sama.
"Kalau kita berbicara menyayangkan apalagi pak Ketua sudah bicara otomatis di fraksi kita juga akan mendesak untuk mengkaji ulang," tegas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali ini.
Dan jika berbicara secara fraksi, lanjutnya maka pihaknya akan merapatkan dengan rekan-rekan Demokrat di DPRD Bali lainnya. "Bisa saja kita sampaikan di sidang paripurna kalau dirasakan penting kita bisa menanyakan kepada gubernur apalagi menyangkut sekolah Bali Mandara," tandasnya.
Pihaknya mengakui, bahwa program besutan Gubernur Made Mangku Pastika ini sudah dijalankan dengan baik. Terlebih dirinya saat ini sudah masuk di jajaran Banggar maka peluang untuk menanyakan alasan penghapusan SMA Bali Mandara semakin terbuka.
Dan jika persoalannya terkait kekurangan anggaran seperti yang santer diberitakan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) Bali turun, menurutnya hal itu bukan menjadi alasan. "Ya saya akan pertanyakan juga ke Banggar sekarang saya menjadi anggota mudah-mudahan kita tetap berjuang karena ini ada banyak 55 anggota, nggak mungkin saya sendirian karena Demokrat kan sedikit karena itu saya akan koordinasi juga dengan Komisi IV," bebernya.
Apalagi, imbuh dia ada satu personel fraksi Demokrat yang duduk di Komisi IV yaitu Komang Wiriawan sehingga katanya, ia akan berkoordinasi secara intens perihal alasan Gubernur Bali I Wayan Koster menghapus sistem asrama SMA Bali Mandara.
"Saya juga kurang paham dengan pak gubernur mengapa tidak dilanjutkan SMA Bali Mandara. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri punya visi dan misi. Tapi kalau ada yang tidak sepaham, dan balik lagi memang dana sekolah ini memang cukup tinggi, tapi dengan kondisi seperti sekarang ini kita sisihkan kan bisa, masak program yang lain jalan, dana dewan sudah dipotong kita nggak masalah apalagi pendidikan," tandasnya.
Pihaknya kembali mengungkapkan, apabila dihapusnya karena kurangnya anggaran justru tidak mungkin. Bahkan, dana untuk hibah ke masyarakat telah dipotong pada tahun anggaran saat ini, dan menurutnya hal itu tidak menjadi masalah.
"Hibah kita dipotong terus dana kesekretariatan kita dipotong, kita juga nggak masalah. Kalau soal anggaran kita ada bukti bahwa pemerintah Bali ada kok, saya yakin bisa jalan dan kalau memang kekurangan anggaran berapa kurangnya pantasnya berapa pasti bisa kok," terangnya.
Intinya, pihaknya menyayangkan sikap Gubernur Koster yang menurutnya tidak mengedepankan aspirasi rakyat khususnya siswa miskin.
"Mengenai alasan pak gubernur ini saya akan cari tahu, kalau masalah anggaran kita kan bisa bicarakan pantasnya berapa karena sekolah itu kan sudah memberikan kontribusi, kalau dibilang tidak berprestasi indikatornya apa," pungkas dia.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Bali Utami Dwi Suryadi juga sangat menyayangkan dihapusnya sistem SMA Bali Mandara dari asrama menjadi sekolah SMA reguler.
Bahkan dia mengaku sedih jika SMA Bali Mandara tidak mendapatkan suplai anggaran seperti dahulu lagi.
Apa yang ia bersama rekannya dahulu di Komisi IV bangun, saat ini akan dihapus begitu saja karena itu pihaknya sangat menyayangkannya.
"Karena saya membidangi, saya ikut waktu itu Komisi IV saya tahu visi misi SMA Bali Mandara, bagaimana dulu kita mencetak manusia unggul tapi kalau sekarang mau dirubah menjadi sekolah reguler, saya sangat tidak setuju apalagi dulu perjuangannya luar biasa kalau sampai itu dihilangkan jadi sekolah reguler saya sangat tidak setuju," tegasnya dihubungi detikBali Senin (13/6/2022).
Lanjut wanita yang kini duduk di Komisi II DPRD Bali ini mengungkapkan, pada saat rapat pembahasan anggaran 2021-2022 pihaknya sudah memberikan pandangan.
"Kita posisinya anggotanya sedikit Demokrat kan cuma 4 orang bisa saja suaranya tenggelam tapi kalau menurut saya janganlah itu dunia mengakui lho dan anak yang dihasilkan pun tidak seperti siswa kebanyakan," tegasnya.
Lulusan SMA Bali Mandara katanya, memiliki kelebihan dibandingkan sekolah reguler dan anggaran yang diberikan memang total dari Pemerintah provinsi saat itu.
"Pada saat saya di Komisi IV dua periode yang lalu kita sudah menganggarkan untuk SMA Bali Mandara di Karangasem kita sudah survey lapangan sudah menyiapkan lahan di Karangasem, seharusnya ada 3 sekolah, kok sekarang malah dihapus," bebernya.
Ditanya apakah benar dihapusnya SMA Bali Mandara karena terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali menurun, menurutnya, alasan itu tidak logis meski PAD menurun tapi kan pembangunan yang lain berlanjut, tegasnya.
"Sebetulnya secara logika itu masak sih untuk generasi penerus kita seperti itu sementara pemerintah provinsi punya proyek yang mega-mega proyek, masak untuk anggaran generasi yang akan datang kita sepelit itu," kecamnya.
Anggota Dewan dapil Denpasar ini kembali menegaskan bahwa alasan PAD merosot karena COVID-19 tidak bisa diterima, karena saat ini Bali tengah mengerjakan proyek multi years, seperti pembangunan pusat budaya di Kabupaten Klungkung.
"Kenapa mesti kita pelit sarana prasana itu tidak ada artinya kalau SDM kita tidak mumpuni," tandasnya.
Saat ini, imbuh dia pihaknya tidak bisa melakukan apapun karena bentuknya sudah keputusan. "Keputusan dari eksekutif, namanya eksekutif ya eksekutornya, kita berharap ya jangan dihapuslah," pungkasnya.
Disdikpora Bali Ungkap Alasan Hapus Sistem Asrama SMA Bali Mandara
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi," kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.
Menurut Boy, suatu kebijakan pasti ada pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di SMA Bali Mandara. Sebab masih banyak anak-anak yang memang berstatus sebagai siswa miskin tetapi kurang beruntung karena tak bisa diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah-sekolah lain.
"Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah," terangnya.
Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.
"Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir," ungkap Boy.
Apalagi, imbuh dia ada satu personel fraksi Demokrat yang duduk di Komisi IV yaitu Komang Wiriawan sehingga katanya, ia akan berkoordinasi secara intens perihal alasan Gubernur Bali I Wayan Koster menghapus sistem asrama SMA Bali Mandara.
"Saya juga kurang paham dengan pak gubernur mengapa tidak dilanjutkan SMA Bali Mandara. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri punya visi dan misi. Tapi kalau ada yang tidak sepaham, dan balik lagi memang dana sekolah ini memang cukup tinggi, tapi dengan kondisi seperti sekarang ini kita sisihkan kan bisa, masak program yang lain jalan, dana dewan sudah dipotong kita nggak masalah apalagi pendidikan," tandasnya.
Pihaknya kembali mengungkapkan, apabila dihapusnya karena kurangnya anggaran justru tidak mungkin. Bahkan, dana untuk hibah ke masyarakat telah dipotong pada tahun anggaran saat ini, dan menurutnya hal itu tidak menjadi masalah.
"Hibah kita dipotong terus dana kesekretariatan kita dipotong, kita juga nggak masalah. Kalau soal anggaran kita ada bukti bahwa pemerintah Bali ada kok, saya yakin bisa jalan dan kalau memang kekurangan anggaran berapa kurangnya pantasnya berapa pasti bisa kok," terangnya.
Intinya, pihaknya menyayangkan sikap Gubernur Koster yang menurutnya tidak mengedepankan aspirasi rakyat khususnya siswa miskin.
"Mengenai alasan pak gubernur ini saya akan cari tahu, kalau masalah anggaran kita kan bisa bicarakan pantasnya berapa karena sekolah itu kan sudah memberikan kontribusi, kalau dibilang tidak berprestasi indikatornya apa," pungkas dia.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Bali Utami Dwi Suryadi juga sangat menyayangkan dihapusnya sistem SMA Bali Mandara dari asrama menjadi sekolah SMA reguler.
Bahkan dia mengaku sedih jika SMA Bali Mandara tidak mendapatkan suplai anggaran seperti dahulu lagi.
Apa yang ia bersama rekannya dahulu di Komisi IV bangun, saat ini akan dihapus begitu saja karena itu pihaknya sangat menyayangkannya.
"Karena saya membidangi, saya ikut waktu itu Komisi IV saya tahu visi misi SMA Bali Mandara, bagaimana dulu kita mencetak manusia unggul tapi kalau sekarang mau dirubah menjadi sekolah reguler, saya sangat tidak setuju apalagi dulu perjuangannya luar biasa kalau sampai itu dihilangkan jadi sekolah reguler saya sangat tidak setuju," tegasnya dihubungi detikBali Senin (13/6/2022).
Lanjut wanita yang kini duduk di Komisi II DPRD Bali ini mengungkapkan, pada saat rapat pembahasan anggaran 2021-2022 pihaknya sudah memberikan pandangan.
"Kita posisinya anggotanya sedikit Demokrat kan cuma 4 orang bisa saja suaranya tenggelam tapi kalau menurut saya janganlah itu dunia mengakui lho dan anak yang dihasilkan pun tidak seperti siswa kebanyakan," tegasnya.
Lulusan SMA Bali Mandara katanya, memiliki kelebihan dibandingkan sekolah reguler dan anggaran yang diberikan memang total dari Pemerintah provinsi saat itu.
"Pada saat saya di Komisi IV dua periode yang lalu kita sudah menganggarkan untuk SMA Bali Mandara di Karangasem kita sudah survey lapangan sudah menyiapkan lahan di Karangasem, seharusnya ada 3 sekolah, kok sekarang malah dihapus," bebernya.
Ditanya apakah benar dihapusnya SMA Bali Mandara karena terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali menurun, menurutnya, alasan itu tidak logis meski PAD menurun tapi kan pembangunan yang lain berlanjut, tegasnya.
"Sebetulnya secara logika itu masak sih untuk generasi penerus kita seperti itu sementara pemerintah provinsi punya proyek yang mega-mega proyek, masak untuk anggaran generasi yang akan datang kita sepelit itu," kecamnya.
Anggota Dewan dapil Denpasar ini kembali menegaskan bahwa alasan PAD merosot karena COVID-19 tidak bisa diterima, karena saat ini Bali tengah mengerjakan proyek multi years, seperti pembangunan pusat budaya di Kabupaten Klungkung.
"Kenapa mesti kita pelit sarana prasana itu tidak ada artinya kalau SDM kita tidak mumpuni," tandasnya.
Saat ini, imbuh dia pihaknya tidak bisa melakukan apapun karena bentuknya sudah keputusan. "Keputusan dari eksekutif, namanya eksekutif ya eksekutornya, kita berharap ya jangan dihapuslah," pungkasnya.
Disdikpora Bali Ungkap Alasan Hapus Sistem Asrama SMA Bali Mandara
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi," kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.
Menurut Boy, suatu kebijakan pasti ada pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di SMA Bali Mandara. Sebab masih banyak anak-anak yang memang berstatus sebagai siswa miskin tetapi kurang beruntung karena tak bisa diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah-sekolah lain.
"Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah," terangnya.
Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.
"Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir," ungkap Boy.
