Nikita Mirzani Akan Fokus Usut Hebohnya Surat Penetapan Tersangka
Muhammad Ahsan Nurrijal - detikHot
#pragma123 #pragma123slotserang #pragma123slottangerang #Alternative Link
Jakarta - Nikita Mirzani kemarin heboh dikabarkan menjadi tersangka dari kasus pencemaran nama baik yang melibatkan nama Dito Mahendra. Tim kuasa hukum perempuan yang akrab disapa Niki itu menegaskan hal tersebut tidak benar.
Mereka berpegangan pada surat tertanggal 13 Juni dan keterangan Humas Polres Serang Kota yang menyatakan Niki statusnya adalah saksi. Bukan tersangka yang tercantum dalam surat yang beredar kepada awak media.
Tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid mengatakan pengacara kini bakal fokus kepada persoalan beredarnya surat yang menyatakan Niki adalah tersangka.
"Nanti kita lihat, jadi bukan berarti hari ini tidak melapor, bukan berarti tidak melaporkan. Tapi kami fokus kepada persoalan dengan adanya beredar sebuah surat di mana Nikita Mirzani tertanggal 13 ditetapkan sebagai tersangka. Kami fokus pada itu," ucapnya saat ditemui di kawasan Tamansari, Jakarta Barat.
Menurut Fahmi, surat yang tertera tanggal 13 Juni, panggilannya sebagai saksi. Pihak tim kuasa hukum pun punya bukti dokumennya.
Mereka berpegangan pada surat tertanggal 13 Juni dan keterangan Humas Polres Serang Kota yang menyatakan Niki statusnya adalah saksi. Bukan tersangka yang tercantum dalam surat yang beredar kepada awak media.
Tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid mengatakan pengacara kini bakal fokus kepada persoalan beredarnya surat yang menyatakan Niki adalah tersangka.
"Nanti kita lihat, jadi bukan berarti hari ini tidak melapor, bukan berarti tidak melaporkan. Tapi kami fokus kepada persoalan dengan adanya beredar sebuah surat di mana Nikita Mirzani tertanggal 13 ditetapkan sebagai tersangka. Kami fokus pada itu," ucapnya saat ditemui di kawasan Tamansari, Jakarta Barat.
Menurut Fahmi, surat yang tertera tanggal 13 Juni, panggilannya sebagai saksi. Pihak tim kuasa hukum pun punya bukti dokumennya.
"Surat per tanggal 10 harus hadir pada tanggal 13 sebagai saksi," tegasnya.
Namun yang beredar di media massa adalah penetapan sebagai tersangka. Pihaknya pun ingin menyerahkan pengawasan kepada Polda Banten ataupun Polres Serang Kota.
"Karena itu adalah urusan administrasi hukum menjadi kewenangan penyidik Polda. Biarlah itu menjadi proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian," ungkapnya.
Nikita Mirzani sebelumnya dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik di Polres Serang Banten, Jawa Barat. Hal itu diketahui dari surat penentuan status tersangka yang beredar di awak media.
Dalam surat tersebut, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Juni 2022.
Adapun penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Penistaan (fitnah) dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHPidana.
Namun yang beredar di media massa adalah penetapan sebagai tersangka. Pihaknya pun ingin menyerahkan pengawasan kepada Polda Banten ataupun Polres Serang Kota.
"Karena itu adalah urusan administrasi hukum menjadi kewenangan penyidik Polda. Biarlah itu menjadi proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian," ungkapnya.
Nikita Mirzani sebelumnya dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik di Polres Serang Banten, Jawa Barat. Hal itu diketahui dari surat penentuan status tersangka yang beredar di awak media.
Dalam surat tersebut, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Juni 2022.
Adapun penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Penistaan (fitnah) dengan tulisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHPidana.
