Disdik Trenggalek Ajukan Merger Puluhan SD Jelang Penghapusan Guru Honorer
Adhar Muttaqin - detikJatim
#pragma123 #pragma123slotkabupatentrenggalek #pragma123jawatimur #Alternative Link
Trenggalek - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Trenggalek akan segera mengajukan merger atau penggabungan puluhan SD demi efisiensi tenaga pendidik. Ini sebagai strategi penataan menjelang penghapusan tenaga honorer/GTT/PTT pada 2023.
Kepala Disdikpora Trenggalek Totok Rudianto mengatakan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) proses penataan atau penghapusan pegawai honorer dilakukan 5 tahun terhitung sejak 28 November 2018-28 November 2023.
"Kami harus menata. Salah satu solusi yang kami lakukan adalah melakukan regrouping (merger) SD. Nanti akan ditetapkan dengan peraturan bupati," kata Totok, Kamis (16/6/2022).
Kepala Disdikpora Trenggalek Totok Rudianto mengatakan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) proses penataan atau penghapusan pegawai honorer dilakukan 5 tahun terhitung sejak 28 November 2018-28 November 2023.
"Kami harus menata. Salah satu solusi yang kami lakukan adalah melakukan regrouping (merger) SD. Nanti akan ditetapkan dengan peraturan bupati," kata Totok, Kamis (16/6/2022).
Sekolah dasar yang akan digabung adalah lembaga pendidikan negeri yang memiliki jumlah murid kurang dari 60 siswa. Namun proses itu akan dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu terhadap dampak lingkungan maupun akses pendidikan.
"Ada pengecualian, untuk sekolah-sekolah tertentu. Misalkan jika sekolah itu ditutup atau digabung justru mengganggu akses pendidikan. Untuk yang seperti itu tidak dimerger," jelasnya.
Dari hasil pendataan dinas pendidikan setempat jumlah sekolah yang punya murid kurang dari 60 anak mencapai 80 lembaga. Sekolah itu tersebar di 14 kecamatan di Trenggalek.
"Saat ini kami fokus untuk rencana merger SD dulu, nanti kalau sudah selesai akan geser ke jenjang SMP," imbuhnya.
Strategi itu dinilai langkah paling rasional untuk efisiensi tenaga pendidik. Dengan berkurangnya jumlah sekolah, kebutuhan guru juga ikut berkurang. Harapannya, seluruh sekolah bisa dikendalikan PNS maupun guru P3K yang ada.
Menurutnya itu sejalan dengan kondisi kekurangan guru SD di Kabupaten Trenggalek yang terus bertambah. Jumlah guru yang memasuki masa pensiun mencapai 300 orang per tahun.
"Menghadapi penghapusan GTT/PTT kami juga sudah melarang kepala sekolah untuk merekrut GTT/PTT sejak Oktober 2021," jelasnya.
Totok menambahkan terkait nasib para guru honorer/GTT/PTT sebagian telah beralih status menjadi ASN P3K melalui rekrutmen 2021 dan 2022. Rencananya dinas pendidikan akan kembali mengajukan formasi 600 guru P3K pada 2023 mendatang.
"Kalau yang tidak lolos nanti akan kami lihat dengan regulasi berikutnya karena, kan, regulasi berkembang. Kami berharap ada regulasi baru. Kasihan juga mereka punya anak istri, mereka manusia juga. Kami harus cari solusi yang terbaik lah. Artinya jangan sampai mereka diberhentikan begitu saja," kata Totok.
"Ada pengecualian, untuk sekolah-sekolah tertentu. Misalkan jika sekolah itu ditutup atau digabung justru mengganggu akses pendidikan. Untuk yang seperti itu tidak dimerger," jelasnya.
Dari hasil pendataan dinas pendidikan setempat jumlah sekolah yang punya murid kurang dari 60 anak mencapai 80 lembaga. Sekolah itu tersebar di 14 kecamatan di Trenggalek.
"Saat ini kami fokus untuk rencana merger SD dulu, nanti kalau sudah selesai akan geser ke jenjang SMP," imbuhnya.
Strategi itu dinilai langkah paling rasional untuk efisiensi tenaga pendidik. Dengan berkurangnya jumlah sekolah, kebutuhan guru juga ikut berkurang. Harapannya, seluruh sekolah bisa dikendalikan PNS maupun guru P3K yang ada.
Menurutnya itu sejalan dengan kondisi kekurangan guru SD di Kabupaten Trenggalek yang terus bertambah. Jumlah guru yang memasuki masa pensiun mencapai 300 orang per tahun.
"Menghadapi penghapusan GTT/PTT kami juga sudah melarang kepala sekolah untuk merekrut GTT/PTT sejak Oktober 2021," jelasnya.
Totok menambahkan terkait nasib para guru honorer/GTT/PTT sebagian telah beralih status menjadi ASN P3K melalui rekrutmen 2021 dan 2022. Rencananya dinas pendidikan akan kembali mengajukan formasi 600 guru P3K pada 2023 mendatang.
"Kalau yang tidak lolos nanti akan kami lihat dengan regulasi berikutnya karena, kan, regulasi berkembang. Kami berharap ada regulasi baru. Kasihan juga mereka punya anak istri, mereka manusia juga. Kami harus cari solusi yang terbaik lah. Artinya jangan sampai mereka diberhentikan begitu saja," kata Totok.
