Round-Up
Terbongkar Korupsi Bansos PKH Bikin Negara Rugi Rp 3,5 Miliar
Tim detikcom - detikNews
#pragma123 #pragma123slottigaraksa #pragma123slottangerang #Alternative Link
Tangerang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang membongkar tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang melibatkan dua pendamping sosial. Kedua pendamping sosial yang kini ditetapkan jadi tersangka itu menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin menyebut pihaknya menangkap 2 tersangka yang merupakan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 desa dari total 12 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Tigaraksa. Kedua tersangka tersebut mengkorupsi dana PKH hingga Rp 3,5 miliar.
"Estimasi kerugian sekitar Rp 3,5 miliar," ucap Bahrudin di gedung Kementerian Sosial, Selasa (3/8/2021).
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin menyebut pihaknya menangkap 2 tersangka yang merupakan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 desa dari total 12 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Tigaraksa. Kedua tersangka tersebut mengkorupsi dana PKH hingga Rp 3,5 miliar.
"Estimasi kerugian sekitar Rp 3,5 miliar," ucap Bahrudin di gedung Kementerian Sosial, Selasa (3/8/2021).
Bahrudin pun menjelaskan modus kedua tersangka mengkorupsi dana bansos PKH tersebut. Dia menyebut kedua tersangka akan menipu keluarga penerima manfaat dengan memberikan bansos yang tidak sesuai nominal.
"Modusnya itu si kedua tersangka ini atau pendamping sosial ini meminta kepada KPM atau keluarga penerima manfaat, meminta mengenai ATM-nya, lalu ATM itu oleh pendamping sosial dia ambil sendiri, dia gesek di ATM. Setelah dapat, jumlah yang digesek itu diserahkan kepada KPM itu tidak sesuai dengan apa yang dia gesek. Jadi ada selisih," ungkapnya.
Bahrudin menyebut memang selisih yang dipotong setiap KPM hanya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Namun demikian jumlah itu menjadi besar lantaran kedua tersangka menipu seluruh KPM di 4 desa
"Memang kalau dilihat selisih itu ada Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu, tapi kalau dijumlah dengan KPM, itu jumlahnya fantastis. Jadi untuk empat desa saja itu uang yang tidak disalurkan itu sekitar Rp 800 juta," ucapnya.
"Modusnya itu si kedua tersangka ini atau pendamping sosial ini meminta kepada KPM atau keluarga penerima manfaat, meminta mengenai ATM-nya, lalu ATM itu oleh pendamping sosial dia ambil sendiri, dia gesek di ATM. Setelah dapat, jumlah yang digesek itu diserahkan kepada KPM itu tidak sesuai dengan apa yang dia gesek. Jadi ada selisih," ungkapnya.
Bahrudin menyebut memang selisih yang dipotong setiap KPM hanya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Namun demikian jumlah itu menjadi besar lantaran kedua tersangka menipu seluruh KPM di 4 desa
"Memang kalau dilihat selisih itu ada Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu, tapi kalau dijumlah dengan KPM, itu jumlahnya fantastis. Jadi untuk empat desa saja itu uang yang tidak disalurkan itu sekitar Rp 800 juta," ucapnya.
