Pragma123Olympus || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotdogiyai #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123JPMaxWinOlympus || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotintanjaya #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123SlotViral || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotpuncak #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123SlotIndonesia || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotlannyjaya #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123SlotPragmatic || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotnduga #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123SlotOnline || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotmamberamoraya #pragma123slotmamberamotengah #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123SlotGacor || Akhir Pelarian KKB Pembunuh Prajurit TNI dan Istri hingga Anak Korban Terluka - papua

Akhir Pelarian KKB Pembunuh Prajurit TNI dan Istri hingga Anak Korban Terluka

Tim detikSulsel - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotyalimo #Alternative Link

Lanny Jaya - Aksi pelarian anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) inisial WT berakhir usai ditangkap tim gabungan TNI Polri. Pelaku ditangkap atas aksi pembunuhan prajurit TNI Sertu Eka Andriyanto Hasugian (28) dan istrinya Sri Lestari Indah Putri (33) di Papua.
Aksi pembunuhan yang dilakukan WT memang keji. Korban dibunuh di kios miliknya di Jalan Trans Elelim, Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua sekitar pukul 06.15 WIT, Kamis (31/3) lalu.

Saat itu Sertu Eka meninggal dunia akibat peluru menembus tubuhnya di bagian bawah ketiak kanan. Sementara istri Sertu Eka, Sri Lestari sempat kritis atas luka sayatan di lehernya akibat senjata tajam dan meninggal saat perjalanan ke Puskesmas.

Tak sampai di situ, dua anak lelaki Sertu Eka turut jadi sasaran kekerasan pelaku. 2 Anak Sertu Eka yang masing-masing berumur 4 dan 5 tahun yang mana salah seorang di antaranya jari tangannya putus ditebas pelaku.

Pelaku WT Anggota KKB Ditangkap
Setelah sekitar satu bulan lamanya, WT sebagai pelaku pembunuhan Sertu Eka akhirnya ditangkap. WT disebut sebagai anggota KKB.

"Tim Gabungan TNI-Polri menangkap OTK pelaku pembunuhan tersebut merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama WT yang juga sebagai DPO Polri," kata Wakasatgas Humas Gakkum Operasi Damai Cartenz AKBP Arif Irawan dalam keterangannya, Minggu (1/5).

Pelaku WT ditangkap di Kampung Dugume Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya, Papua pada Sabtu (30/4) sekitar pukul 07.40 WIT. Pelaku sempat melarikan diri, namun segera dilumpuhkan petugas.

"Ketika mau diamankan WT tiba-tiba melarikan diri menuju ke arah jurang. Sehingga aparat keamanan dari Tim Gabungan memberikan tembakan peringatan, karena tidak diindahkan maka ditembak untuk dilumpuhkan," ungkap AKBP Arif.

Pelaku yang terkena tembakan kemudian diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

"Saat ini anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama WT tersebut berada di RS Wamena," pungkasnya.

Pragma123Slot || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotsupiori #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123GameGacor || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slotasmat #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Pragma123TikTok || 29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua - papua

 

29 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Dukung Pemekaran Papua

Dea Duta Aulia - detikSulsel

#pragma123 #pragma123slottolikara #Alternative Link

Jakarta - Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut diungkapkan oleh sejumlah peserta yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/6/2022).

Mathius mengatakan melalui rapat tersebut diharapkan komunikasi dapat terbangun untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua.

"Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat," jelasnya.

Terkait substansi pertemuan tersebut, Mathius mengatakan sejumlah peserta rapat dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda sepakat untuk mendukung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.

Peserta rapat juga meminta agar UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Adapun 29 daerah yang mendukung upaya pemekaran di Papua di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.