Pragma123GameGacor || Polisi Gagalkan Peredaran 214 Kg Ganja Jaringan Sumatera

Polisi Gagalkan Peredaran 214 Kg Ganja Jaringan Sumatera

Anggi Muliawati - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenmandailingnatal #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Jajaran Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar sindikat peredaran narkoba jenis ganja dari jaringan Sumatera-Jawa. 214 kilogram ganja kering disita polisi dalam operasi ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, dari kasus tersebut, satu pelaku berinisial NP (29) berhasil diamankan. Pelaku berperan sebagai kurir narkoba.

"Pelaku diamankan di Jalan Lintas Sumatera, Muara Sipongi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan barang bukti narkotika total sebanyak 214 kilogram ganja kering," kata Zulpan, Rabu (15/6/2022).

Dia mengatakan NP diperintahkan oleh TA (DPO) untuk mengambil ganja menggunakan mobil. Dari keterangan pelaku, ganja tersebut akan dikirimkan ke Padang dan Jakarta.

"Pelaku NP (29) mendapatkan upah sebesar Rp 15 juta sekali pengiriman narkotika jenis ganja," kata Zulpan.

Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Akmal mengatakan modus pelaku dengan cara mengemas ganja dalam bentuk ball. Kemudian dilapisi lakban agar tidak tercium aroma ganja.

"Para pelaku mengemas narkoba jenis daun ganja tersebut dalam bentuk ball kemudian dilapisi lakban agar tidak tercium bau dari ganja tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung," katanya.

Akmal mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Dia mengatakan akan memproses kasus tersebut sampai jaringan teratas.

"Kami tidak akan tinggal diam dan akan melanjutkan kembali ke langkah penyelidikan lebih lanjut ditingkat ladang," katanya.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 sub Pasal 111 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.

Pragma123Game || Penyuap Bupati Langkat Divonis 2,5 Tahun Penjara!

Penyuap Bupati Langkat Divonis 2,5 Tahun Penjara!

Wilda Hayatun Nufus - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenlangkat #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Muara Perangin Angin dinyatakan bersalah memberi suap kepada Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
"Mengadili, menyatakan Terdakwa Muara Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata hakim ketua Djuyamto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Senin (20/6/2022).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, pidana denda sejumlah Rp 200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 bulan," imbuhnya.

Muara Perangin Angin dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Muara Perangin Angin didakwa memberi suap senilai Rp 572 juta ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Suap diberikan agar Terbit memberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat dan Disdik Langkat ke perusahaan Muara.

"Terdakwa Muara Perangin Angin memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 572.000.000 ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat 2019-2024," ujar jaksa KPK Zainal Abidin saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/4).

Uang suap diberikan Muara ke Terbit melalui Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Suhanda Citra, dan Isfi Syahfitra. Mereka adalah orang kepercayaan Terbit.

Jaksa mengatakan Terbit mengatur proses lelang proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat agar dimenangkan oleh perusahaan Muara. Hal itu, bertentangan dengan kewajiban Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat.

"Yaitu dengan cara mengatur proses tender/pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekda Kabupaten Langkat untuk memenangkan perusahaan-perusahaan milik terdakwa agar mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021," papar jaksa.

Atas dasar itu, Muara Perangin Angin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pragma123SlotJakarta || Kakak-Adik Dipaksa Layani Pria Hidung Belang, Pasutri di Riau Ditangkap

Kakak-Adik Dipaksa Layani Pria Hidung Belang, Pasutri di Riau Ditangkap

Raja Adil Siregar - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenlabuhanbatu #pragma123slotkabupatenlabuhanbatuselatan #pragma123slotkabupatenlabuhanbatuutara #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Rokan Hulu - Pasangan suami-istri di Rokan Hulu, Riau, berinisial AW (52) dan YL (24) ditangkap polisi. Mereka ditangkap atas kasus perdagangan orang anak di bawah umur.
Kapolres Rokan Hulu AKBP Wimpiyanto mengatakan kedua pelaku ditangkap Sat Reskrim setelah menerima laporan atas kasus tersebut. Korban melaporkan soal dugaan perdagangan orang.

"Awalnya kita dapat laporan, setelah itu tim Unit PPA turun ke lokasi untuk melakukan penangkapan," kata Kapolres saat dimintai konfirmasi, Senin (4/4/2022).

Penangkapan dilakukan, Jumat (25/3) lalu, sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah melewati pemeriksaan panjang, keduanya ditetapkan sebagai tersangka di kasus tindak pidana human trafficking.

"Pasangan suami-istri berinisial WA dan YL sudah ditetapkan tersangka tindak pidana perdagangan orang. Dari lokasi, kami telah mengamankan sejumlah barang bukti dan korban," kata Wimpi.

Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP Buyung Kardinal mengatakan kedua korban, AR (15) dan SG (20), dijanjikan kerja di rumah makan. Namun belakangan keduanya dipekerjakan di kafe milik pelaku di Desa Mahato.

"Korban ini bekerja sejak 13-18 November 2021 lalu. Dari rumah dijanjikan mau kerja di rumah makan, ternyata dipekerjakan di kafe remang-remang milik kedua pelaku," kata Buyung.

Di kafe itu, kedua korban dipaksa bekerja melayani pelanggan yang beli tuak dan minuman keras. Bahkan mereka diminta melayani pelanggan jika ada permintaan berhubungan badan.

"Sebelumnya diiming-imingi memberikan HP. Fakta bekerja di kafe remang-remang yang jual tuak dan bir. Bahkan mereka tak melarang apabila para korban mau dipakai untuk melayani laki-laki hidung belang," katanya.

Tidak hanya itu, kedua pelaku juga hanya memberikan uang Rp 200 ribu sebelum anaknya dibawa. Beruntung kedua korban yang diketahui kakak-adik kandung itu bisa kabur dan menolak pelanggan untuk melayani nafsu bejatnya.

"Korban ini kakak beradik kandung asal Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jadi dia memang merasa dijebak dua tersangka ini. Tidak sesuai apa yang dijanjikan dengan yang dipekerjakan," kata Buyung.

Pragma123PragmaticSlot || Anggota DPR Ungkap soal Biaya Sewa Kamar di Lapas Kelas I Tangerang

Anggota DPR Ungkap soal Biaya Sewa Kamar di Lapas Kelas I Tangerang

Nahda Rizki Utami - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenasahan #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Al Fath menyoroti permasalahan yang ada di Lapas Kelas I Tangerang, salah satunya soal biaya sewa kamar. Rano mengungkapkan adanya biaya sewa kamar sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta bagi narapidana untuk menyewa kamar lapas.
Hal itu diungkap Rano saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Rano menyebutkan ada juga biaya sebesar Rp 5 ribu bagi narapidana untuk bisa tidur di aula Lapas Kelas I Tangerang.

"Baru-baru ini misalnya di Lapas Kelas I Tangerang di tempat saya saat terjadi di sidang, di situ terungkap bahwa ada biaya Rp 5 ribu per minggu untuk bisa tidur di aula lapas. Ada biaya sewa kamar Rp 1-2 juta," kata Rano.

"Nah biaya ini mungkin bisa jadi gambaran dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Lapas bahwa ke depan harus sudah mulai ditertibkan tetapi dengan ditambah anggaran," sambungnya.

Rano juga meminta pihak Kemenkumham untuk menyoroti kesejahteraan sipir yang berada di lapas. Dia menyebutkan masih banyaknya masalah yang ada di lapas, seperti peredaran narkoba hingga overkapasitas lapas.

"Mohon diperhatikan terkait kesejahteraan sipir. Ini penting karena kita tahu banyak masalah yang ada di lapas bahkan peredaran narkoba atau over kapasitas ini mungkin bisa disebabkan para pegawainya yang belum mendapatkan kesejahteraan. Mohon diperhatikan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan juga menyoroti permasalahan yang ada di Lapas Sumatera Utara. Hinca mengatakan masih banyak lapas yang tidak punya kendaraan untuk mengangkut narapidana.

"Terutama di Sumatera Utara misalnya di Lapas Tanjung Bale Asahan. Kita lihat secara keseluruhan ada hal-hal yang mendasar, hampir semua lapas tidak punya kendaraan untuk mengangkut narapidana kalau misalnya harus dipindahkan di satu sisi penuh. Nah itu minjam kendaraannya kejaksaan," ujar Hinca.

Pragma123JakartaSlot || Pengendara Main HP Ditilang Saat Operasi Patuh, Ojol Gimana?

Pengendara Main HP Ditilang Saat Operasi Patuh, Ojol Gimana?

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenkaro #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh hingga 26 Juni 2022. Salah satu pelanggaran yang bakal ditindak adalah menggunakan handphone saat berkendara. Lalu bagaimana nasib ojek online (ojol) yang kerap menggunakan Google maps?
Kasubdit Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri Kombes I Made Agus Prasetya menegaskan bahwa pengendara ojol tidak akan ditilang. Dia menyebut tindakan tilang itu dilakukan tergantung penyebabnya.

"Betul (tidak akan ditilang). Jadi rumusan pasal tersebut menggunakan teori relevansi yang ditentukan dulu akibatnya baru kemudian ditentukan penyebabnya," kata Made saat dikonfirmasi, Rabu (15/6/2022).

Larangan penggunaan handphone saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 283. Made mengatakan, dalam Pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang berkendara di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Ads by

"Penjelasan penuh konsentrasi di sini adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan," katanya.

"Atau minum-minuman alkohol atau obat obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa sasaran prioritas pelanggar dikondisikan di tiap polda.

"Untuk sasaran Operasi Patuh tolong dikonfirmasi masing-masing Dirlantas, karena sasaran di tiap-tiap polda berbeda," katanya.

Sebelumnya, Polri mencatat ada 20.047 penindakan pada pelaksanaan Operasi Patuh 2022. Jumlah tersebut merupakan penindakan pada hari pertama operasi.

"Kami laporkan berdasarkan harian dari posko pelaksanaan Operasi Patuh 2022 polda jajaran pada hari Senin yang pertama jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 20.047 penindakan," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (14/6).

Ramadhan mengatakan penindakan itu terdiri atas 2.698 penindakan dengan e-TLE dan 17.349 penindakan lewat teguran. Ada 8.378 pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor.

"Dengan tiga jenis pelanggaran terbanyak berupa berboncengan lebih dari satu penumpang sebanyak 4.189 pelanggaran, kemudian pengguna helm tidak sesuai dengan SNI sebanyak 3.303, dan melawan arus 508 pelanggaran," sebutnya.

Berikut 8 sasaran prioritas saat pelaksanaan Operasi Patuh 2022:
1. Menggunakan ponsel saat berkendara
2. Pengemudi di bawah umur
3. Sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang
4. Tidak menggunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt saat berkendara
5. Berkendara dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol
6. Melawan arus
7. Melebihi batas kecepatan
8. Knalpot kendaraan tidak standar

Pragma123TikTok || Akses Pendidikan Berkualitas

Kolom
Akses Pendidikan Berkualitas

Hermanto Purba - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenhumbanghasundutan #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - "Tidak ada perbedaan mencolok antarsekolah di Finlandia. Semua berkualitas sama, artinya memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak usia sekolah di Finlandia, apa pun latar belakang ekonominya," begitu Ratih D. Adiputri menulis dalam bukunya berjudul Sistem Pendidikan Finlandia (2019). Artinya apa? Negara memberi akses pendidikan terbaik kepada setiap warganya. Baik yang kaya pun sebaliknya, berhak mengecap pendidikan berkualitas.
Di sini, di Indonesia, kesamarataan kesempatan belajar masih sekadar angan-angan. Sekalipun sesungguhnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat 1), namun, setidaknya hingga 19 tahun UU itu lahir, negara belum sepenuhnya mampu mewujudkannya, jika tidak ingin disebut gagal.

Setelah dua dekade UU Sisdiknas diundangkan, semestinya sudah harus kelihatan perubahan besar pada wajah pendidikan Indonesia. Tidak ada alasan untuk menyatakan tidak mampu. Sektor pendidikan didukung anggaran yang cukup besar: minimal 20 persen dari APBN. Artinya negara mempunyai anggaran yang cukup besar untuk mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia. Namun, kenapa kesamarataan kesempatan belajar belum tercapai?

Kualitas pendidikan di desa dan di kota, misalnya, sangat berbeda jauh. Seharusnya, desa dan kota hanyalah sebatas berbeda pada kepadatan penduduknya, lingkungan hidup, sistem perekonomian, kehidupan dan solidaritas sosial, atau gaya hidupnya. Tapi dalam hal kualitas pendidikan semestinya sama. Atau setidaknya tidak terdapat perbedaan yang begitu mencolok. Tetapi hingga saat ini, untuk dapat menikmati pendidikan berkualitas, desa tentu bukan tempatnya.

Sebut saja SMA terbaik di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tahun lalu, dari 15 SMA terbaik, seluruhnya berlokasi di daerah perkotaan. Begitu pun SMP terbaik berdasarkan hasil Ujian Nasional tertinggi pada tahun 2019 lalu, lagi-lagi, 15 SMP terbaik hampir seluruhnya berada di kota.

Dari dekat, sebagai seorang guru, saya melihat dan merasakan langsung ketimpangan itu. Sesungguhnya anak-anak sekolah di desa bukan tidak mampu secara kognitif melanjutkan studinya ke sekolah-sekolah terbaik (baca: sekolah favorit; sekolah unggulan). Namun mereka kerap terkendala masalah dana. Sehingga sekalipun mereka memiliki kemampuan akademik yang mumpuni, tetapi kemiskinan membatasi mereka untuk mewujudkan mimpi.

Sebab untuk bersekolah di sebuah sekolah unggulan, orangtua harus merogoh kocek yang cukup dalam. Jutaan hingga puluhan juta per bulannya. Bagi orangtua yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, nelayan, atau kuli bangunan, misalnya, sangat tidak mungkin dapat memenuhi jumlah uang sebanyak itu. Maka amanat UU Sisdiknas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, hanya sebatas teori yang masih amat sulit dipraktikkan.

Lalu bagaimana atau kapan kesamarataan kesempatan belajar itu dapat terlaksana? Semua kembali pada "niat baik" pemerintah. Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, namun aturan itu tidak efektif mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap akses pendidikan berkualitas. Aturan sistem zonasi yang dikeluarkan pemerintah hanya sekadar mengatasi permasalah di hilir saja, sementara di hulu, belum.

Kembali ke Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas tadi, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jika kita melihat faktanya, tidak mungkin setiap warga negara dapat masuk ke sekolah-sekolah unggulan itu, mengingat besarnya biaya yang mesti dikeluarkan untuk dapat belajar di sana, Akses orang miskin "tertutup" ke sana.

Selain itu, pada proses penerimaan peserta didik baru pun, sebenarnya telah membatasi setiap orang untuk dapat bersekolah di sana. Ada beberapa tahapan tes yang mesti dilalui oleh calon peserta didik baru. Artinya, peserta didik yang akhirnya diterima belajar di sekolah-sekolah unggulan tersebut adalah mereka yang memiliki kemampuan akademik dan finansial terbaik.

Jika demikian, dapatkah sebuah sekolah dikatakan unggul jika anak-anak yang dididik di sana adalah anak-anak unggul pula? Tetapi sebaliknya, ketika ada sebuah sekolah mampu mendidik anak-anak yang biasa-biasa saja menjadi anak-anak yang unggul, sesungguhnya sekolah semacam itulah yang layak dilabeli sekolah unggul. Bukankah tugas sekolah seharusnya demikian?

Lalu apa yang perlu dilakukan? Untuk jangka pendek, pemerintah sebaiknya menghapus cap "unggul" atau "favorit" yang selama ini disematkan kepada sekolah-sekolah beken itu. Selanjutnya, pola rekrutmen calon peserta didik baru juga mesti disederhanakan. Sebab jika tetap dengan pola perekrutan yang sekarang, pintu sekolah-sekolah unggul hanya terbuka bagi anak-anak pintar saja.

Saya percaya, anak-anak yang secara akademik kurang mampu, ketika dididik dengan cara belajar yang selama ini diterapkan di sekolah-sekolah unggul serta didukung dengan fasilitas sekolah yang lengkap, mereka akan dapat bertumbuh secara optimal. Sebagai guru yang mengajar di desa, saya melihat semangat belajar anak-anak desa tidak kalah dengan mereka yang ada di kota.

Selain sistem penerimaan calon peserta didik baru yang mesti disederhanakan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa siapa saja yang nantinya diterima di sekolah-sekolah terbaik itu, tidak akan terkendala masalah dana. Pemerintah harus menyediakan beasiswa penuh kepada warganya yang benar-benar membutuhkan, Sehingga setiap anak, baik kaya apalagi miskin, dapat menggali ilmu di sana.

Kabupaten Humbang Hasundutan, kabupaten tempat saya mengajar, misalnya. Dalam lima tahun terakhir telah memberi beasiswa penuh bagi murid-murid asal Humbang Hasundutan yang diterima masuk di salah satu sekolah unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga anak-anak miskin tidak akan terbentur lagi terkait masalah dana. Hal-hal semacam ini yang mungkin perlu ditiru oleh daerah-daerah lain agar pendidikan bermutu dapat menjadi milik seluruh warga.

Namun ke depan, pemerintah harus menjadikan semua sekolah di Indonesia unggul. Untuk mewujudkannya tentu butuh kesungguhan. Tidak cukup hanya sebatas membuat atau mengubah aturan. Namun hal yang jauh lebih penting adalah eksekusi. Sebuah aksi nyata berupa gerakan bersama untuk berbenah.

Fasilitas pendidikan di sekolah dibenahi. Gedung-gedung sekolah dibenahi. Kualitas manajemen sekolah dibenahi. Dan yang terutama adalah kemampuan pedagogik guru secara bertahap dibenahi. Jika pembenahan-pembenahan itu dilakukan secara berkelanjutan, niscaya seluruh sekolah di negeri ini akan tumbuh menjadi sekolah-sekolah unggul yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi unggul pula. Semoga.

Pragma123Viral || Bamsoet Beri Motor Listrik untuk Juara Puteri Otonomi Daerah Indonesia

Bamsoet Beri Motor Listrik untuk Juara Puteri Otonomi Daerah Indonesia

Rhazes Putra - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatendeliserdang #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di bawah koordinasi Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang yang sukses menyelenggarakan pemilihan Puteri Otonomi Indonesia 2022.
Ia menyebut selain melahirkan Gresita Fenny Yohana Siahaan dari Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Juara I, juga turut melahirkan Nur Latifah dari Kabupaten Deli Serdang yang terpilih menjadi Duta Empat Pilar Kebangsaan.

"Khusus untuk Juara I Puteri Otonomi Indonesia 2022, saya berikan apresiasi satu unit sepeda motor listrik Bike Smart Elektrik (BS Elektrik). Sebagai dukungan terhadap ajang Puteri Otonomi Indonesia 2022 karena selain menyuarakan pesan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga turut mengampanyekan pelestarian lingkungan hidup yang salah satunya bisa dilakukan dengan percepatan migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (20/6/22).

Para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022, khususnya Duta Empat Pilar Kebangsaan, akan menjadi partner MPR RI dalam memasifkan pemberian vaksin ideologi berupa sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Sehingga mampu menangkal masuknya ideologi lain seperti radikalisme, ekstremisme, hingga intoleransi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Bamsoet menjelaskan, para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 merupakan perempuan pilihan yang telah melalui berbagai uji kompetensi dari mulai tingkat daerah hingga nasional. Posisi mereka sangat strategis dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, hingga berbagai kalangan masyarakat dan stakeholders terkait lainnya. Mereka harus memaksimalkan potensi sebagai finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 sebaik mungkin, khususnya untuk menyuarakan berbagai kepentingan publik.

"Dalam hal EBT, misalnya, para finalis bisa menyuarakan besarnya potensi EBT di Indonesia yang diperkirakan mencapai 418 Gigawatt (GW). Antara lain bersumber dari matahari/surya yang bisa mencapai 207,8 GW, air mencapai 75 GW, angin mencapai 60,6 GW, bioenergi mencapai 32,6 GW, panas bumi mencapai 23,9 GW dan arus laut mencapai 17,9 GW. Selain EBT, potensi green economy Indonesia juga terlihat dari besarnya potensi perdagangan karbon di Indonesia yang bisa mencapai Rp 350 triliun," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 juga bisa berkontribusi menyukseskan kepemimpinan Indonesia dalam G-20. Antara lain dengan mempromosikan potensi daerahnya masing-masing, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga pariwisata. Sehingga gegap gempita kepemimpinan Indonesia dalam G-20 juga dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.

"Kalian bisa memanfaatkan program pemberdayaan desa melalui DEWA (desa wisata agro), DEWI (desa wisata industri), dan DEDI (desa digital) yang dicetuskan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia, akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Sekaligus menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang," pungkas Bamsoet.

Diketahui, para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 yang hadir antara lain, Juara I Gresita Fenny Yohana Siahaan, Runner Up 1 Faradissa Djasmine Anderson, Runner Up II Safira Hasna Nada, dan Runner Up III Shafira Zahrah Nabilla. Hadir pula para finalis Puteri Otonomi Indonesia 2022 yang menjadi duta di berbagai bidang, antara lain Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widyah Agustivany, Duta Investasi Rizqita Cahyani Mulia, Duta Keluarga Berencana Aqeela Jenifer Thurai, Duta Lingkungan Hidup Susiko Loipebina br. Ginting, Duta Anti Narkoba Bonanza Octykora Fayaseaco P.M, serta Duta Energi Baru Terbarukan Estevina Fiona Gabriel Dien.

Pragma123ViralJackpot || Sekda Dairi Jelaskan ke Kemendagri soal Dugaan Hina Puan, Ngaku Di-hack

Sekda Dairi Jelaskan ke Kemendagri soal Dugaan Hina Puan, Ngaku Di-hack

Tim detikcom - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatendairi #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Sumatera Utara, Budianta Pinem. Budianta dipanggil untuk dimintai klarifikasi perihal unggahannya di media sosial yang diduga menghina Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Benar saya dipanggil Kemendagri pada 12 Mei 2022. Di hadapan Inspektur Khusus bapak Teguh Narutomo dan tim saya sudah menjelaskan bahwa akun tersebut sudah diretas atau di-hack oleh orang tidak bertanggung jawab," kata Budianta dikutip dari detikSumut, Senin (16/5/2022).

Budianta mengatakan semua hal telah disampaikannya ke Kemendagri tanpa ada yang ditutup-tutupi. Termasuk dirinya yang melakukan klarifikasi ke DPC PDIP Dairi 10 Mei 2022.

Persoalan yang dihadapinya, katanya, adalah menyangkut pribadi dan tidak ada kaitan dengan jabatan. Kepada Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Budianta, mengatakan telah memberikan penjelasan perihal akun media sosialnya yang diretas.

"Sudah saya klarifikasi. Saya juga menyampaikan kasus ini atas nama pribadi bukan atas nama sekretaris daerah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah unggahan yang menunjukkan Sekda Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Budianta Pinem, diduga menghina Ketua DPR Puan Maharani viral. PDIP pun akan membuat laporan ke polisi terkait hal itu.

Pragma123PragmaticOlympus || Sosok Mardani Maming Tersangka KPK: Pengusaha hingga Politikus PDIP

Sosok Mardani Maming Tersangka KPK: Pengusaha hingga Politikus PDIP

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews

#pragma123 #pragma123slotkabupatenbatubara #pragma123slotsumaterautara #Alternative Link

Jakarta - Politikus PDIP Mardani H Maming dicekal ke luar negeri dan dikabarkan telah berstatus sebagai tersangka KPK. Mardani dikenal sebagai seorang pengusaha sekaligus Bendahara Umum PBNU.
Dikutip dari laman PT Batu Licin Enam Sembilan, Mardani H Maming akrab dengan dunia usaha. Dia merupakan komisaris sekaligus pendiri PT Batulicin Enam Sembilan. Ini merupakan perusahaan yang berawal dari usaha keluarga rintisan almarhum Haji Maming. Perusahaan ini bergerak dalam bidang batubara.

Kariernya di dunia usaha makin lengkap ketika Mardani H Maming terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI. Mardani unggul dalam bursa pemilihan ketua HIPMI dalam Musyawarah Nasional 16-17 September 2019 di Jakarta.

Selain di dunia bisnis, Mardani H Maming merupakan mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada 2010-2015 dan 2016-2018. Mardani H Maming juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Fraksi PDIP 2009-2010.

Di PDIP saat ini Mardani Maming tercatat sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Nama Mardani H Maming sempat disebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika ditanya soal kandidat yang berpotensi pada 2024.

Ketika itu, Hasto menyinggung sejumlah sosok yang sudah lahir lewat kaderisasi. Dia menyebut ada sosok Presiden Jokowi; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo; hingga Ketua DPR Puan Maharani.

"Sosok seperti Presiden Jokowi, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani H Maming, Sultan Riska dll lahir dari mekanisme kaderisasi partai," kata Hasto.

Di masa kepemimpinan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Mardani Maming ditunjuk menjadi Bendahara Umum PBNU masa khidmat 2022-2027.

Pragma123SlotJakarta || Berkah Ekonomi di Musim Haji

Kolom
Berkah Ekonomi di Musim Haji

Muhammad Nur - detikFinance

#pragma123 #pragma123slotacehbarat #pragma123slotacehbaratdaya #pragma123slotacehbesar #pragma123slotacehjaya #pragma123acehselatan #pragma123slotacehsingkil #pragma123slotacehtamiang #pragma123slotacehtengah #pragma123slotacehtenggara #pragma123slotacehtimur #pragma123slotacehutara #pragma123slotaceh #Alternative Link

Jakarta - Labbaik Allahumma Labbaik.Labaika Laa Syarika Laka Labbaik. Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulk. Laa Syarika Lak.
Bulan Juni hingga Juli 2022 ini dapat dikatakan menjadi musim haji perdana bagi masyarakat Indonesia pasca pandemi. Tahun 2022 (1443 H) ini, Indonesia menjadi negara yang mengirimkan jema'ah haji terbanyak, yaitu sebesar 100.051 jema'ah haji, diikuti Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria (detikcom, 18 Juni 2022).

Sebagaimana diketahui pada tahun 2020 dan 2021 yang terdampak pandemi membuat pemerintah Arab Saudi sangat membatasi jema'ah haji dan umrah, bahkan dapat dikatakan nyaris tidak ada jema'ah haji yang berangkat ke Tanah Suci.

Hal ini tentu sangat memukul, tidak hanya para jema'ah yang sudah antri belasan bahkan puluhan tahun untuk berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga tentu berdampak pada banyak sektor ekonomi penunjang aktivitas di musim- musim haji.

Dana besar yang harus dikeluarkan oleh jema'ah haji tentu saja memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat. Berdasarkan data Sosial Ekonomi Nasional, dapat diketahui bahwa pengeluaran biaya perjalanan ibadah haji, umrah, dan perjalanan rohani masyarakat mencapaiangka lebih dari Rp 21 triliun pada 2019 dan lebih dari Rp 22 triliun pada tahun 2020 (republika.id, 3 April 2022).

Maka pada musim haji perdana pasca pandemi di tahun 2022 ini, roda ekonomi kembali bergeliat. Jema'ah haji tentu sangat antusias menyambut kembali panggilan Allah SWT. Kerinduan yang sudah terpendam sekian lamanya untuk berkunjung ke Baitullah akan segera lunas.

Pun demikian bagi pemerintah Indonesia, dengan kembali dibukanya gerbang musim haji di tahun ini menjadi sebuah angin segar bagi penunjang pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief menyatakan bahwa sektor haji dan umrah memiliki dampak perekonomian yang cukup besar, misalnya untuk konsumsi jema'ah di Tanah Suci dari ekspor perikanan dan pertanian ke Arab Saudi (haji.kemenag.go.id, 1 Maret 2022).

Manfaat dan berkah ibadah haji juga dirasakan dalam masa sebelum haji, ketika haji, dan setelah haji dilaksanakan (Jiwanto, ikadi.or.id, 4 Januari 2010). Menurut kitab tafsir Ibnu Abbas, manfaat haji setidaknya ada dua, yaitu manfaat terhadap kehidupan dunia -misalnya keuntungan dan perdagangan, serta manfaat terhadap akhirat -yaitu doa dan ibadah (Sa'diyah, 2019, digilib.uinsby.ac.id).

Sebut saja, gerai oleh-oleh haji, travel haji dan umrah, perusahaan penerbangan, usaha katering, serta UMKM penyedia perlengkapan haji seperti baju batik, kain ihram, koper, percetakan buku panduan haji dan nametag, dan banyak lagi usaha-usaha lainnya yang bahkan sudah ada yang gulung tikar, saat ini kembali kecipratan berkah dari para jema'ah haji. Hal ini tentu akan berdampak positif pada bertumbuhnya usaha-usaha masyarakat yang terkait dengan momentum musim haji kali ini.

Gairah dan antusiasme tentu tidak hanya dirasakan oleh jema'ah haji saja, tetapi juga oleh semua pihak yang berkaitan dengan aktivitas musim haji itu sendiri. Mari kita bahas secara ringkas satu-persatu.

Pertama, gerai-gerai oleh-oleh tentu kembali kebanjiran pesanan dari para jema'ah. Makanan ringan, air zamzam, sajadah, sarung, peci, mukena, jilbab, dan segala macam pernak-pernik oleh-oleh dari jema'ah haji umumnya tidak dibeli di Arab Saudi, akan tetapi jamak kita ketahui bahwa kebanyakan oleh-oleh tersebut justru dibeli di gerai-gerai lokal saja.

Hampir di setiap daerah memiliki toko dan gerai semacam ini. Selanjutnya, jasa travel haji dan umrah tentu saja menjadi salah satu aktor utama dalam kisah musim haji kali ini. Setelah dua musim haji vakum melayani jema'ah, tahun ini travel haji dan umrah dapat kembali memberikan pelayanan kepada jema'ah, misalnya untuk kegiatan manasik, pengurusan visa, dan sebagainya. Dampak lanjutan dari hal ini juga ke perusahaan transportasi.

Bus-bus pariwisata dapat kembali beroperasi mengantar dan menjemput jema'ah ke bandara. Berikutnya perusahaan penerbangan. Tentu saja setelah dua tahun tidak melayani ratusan ribu jema'ah haji dan umrah, maka pada tahun ini perusahaan-perusahaan penerbangan dapat kembali melayani jema'ah terbang ke Tanah Suci.

Kenaikan frekuensi penerbangan ini tentu akan berdampak signifikan pada keuangan perusahaan penerbangan terkait, selain juga dampak kepada para pilot dan awak pesawatnya tentu saja.

Dampak lain musim haji ini adalah pada UMKM penyedia perlengkapan haji. Sebut saja kain batik-termasuk para penjahitnya, kain ihram, koper jema'ah, dan juga buku panduan serta nametag bagi para jema'ah haji.

Secara sekilas mungkin kita akan menilai bahwa kenaikan omset hanya terjadi pada pemilik usaha-usaha tersebut saja. Namun jika kita bisa melihat secara lebih luas, maka dampak berkelanjutan dari hal ini juga sampai kepada usaha-usaha penyedia bahan bakunya, seperti benang dan kain, kertas dan tinta, percetakan, pengemasan, jasa ekspedisi, dan banyak lain usaha lain dalam rantai ekonomi yang akan terdampak secara positif.

Terakhir, sebagaimana kita ketahui bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia ketika jema'ah akan berangkat ke Tanah Suci dan/atau ketika sampai kembali ke tanah air pada umumnya mereka akan menyelenggarakan acara do'a bersama/tasyakuran dengan mengundang kerabat dan tetangga (Khusnah, 2016, digilib.uinkhas.ac.id).

Acara-acara semacam ini tentu akan berdampak pada kenaikan omzet para pengusaha katering dan juga para pedagang bahan makanan di pasar modern maupun tradisional, bahkan bisa juga hingga ke para petaninya.

Keterkaitan ibadah haji dengan transaksi ekonomi sangatlah erat, di mana dalam ibadah haji tersimpan potensi ekonomi yang besar melalui interaksi jual beli, pinjam-meminjam, titipan, dan amanat (Kholim, haji.okezone.com, 10 Oktober 2010). Dengan ibadah haji, maka beberapa sektor ekonomi akan berjalan, pendapatan masyarakat meningkat, serta sektor produksi dan distribusi juga akan meningkat (Jabani, 2020, repository.umpalopo.ac.id).

Dari pembahasan ringkas di atas kita dapat merenungi bahwa musim haji selalu saja membawa berkah bagi semua orang. Musim haji juga membawa berkah pada berputarnya roda ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Muhammad Nur
KPPN Banda Aceh